Allah Tidak Perlu Dibela (?)

Allah sudah atur dan tegaskan; munafik ya munafik, menyeleweng dari yang terang dalam syari'at dan aqidah ya sesat, bukan Muslim ya kafir. 

Allah juga perintahkan agar tidak mengejek kepercayaan dan agama yang lain. Allah perintahkan untuk saling kasih mengasihi sesama manusia, tolong menolong dalam kebaikan, saling harga menghargai, bersikap toleran, menjaga solidaritas dan menghormati harkat dan martabat sesama manusia. 

Intinya soal urusan manusia kepada manusia, sudah Allah atur dengan sangat indah dan megah, termasuk urusan manusia dengan Tuhannya, yang di antaranya adalah bagaimana seorang muslim beragama dan menjaga akidahnya.

Tetapi kok berani-beraninya ada yang menganulir keputusan Allah itu? Mereka tidak tegas memosisikan munafik ya munafik, sesat ya sesat, kafir ya kafir. Bukankah itu nyerobot hak Allah? Ikut campur urusan Allah? Tetapi ketika ada sesama muslim yang marah terhadap penghinaan pada Allah, tiba-tiba mereka yang tadi berteriak: "Allah tidak perlu dibela!". Apakah hak Allah boleh diserobot tapi Allah tidak perlu dibela? Boleh ikut campur urusan Allah tetapi tidak boleh cemburu saat ada yang menghina-Nya? Kayaknya beragama tidak selucu dan sepengecut itu.

Allah memang tidak butuh dibela dan tidak butuh ditolong. Toh DIA tetap Maha Kuasa walau sejuta manusia mengingkari-Nya. DIA tetap  Ilah, tetap Rabb dan tetap Allah meski seisi bumi mengobok-obok aturan-Nya. Bukan karena DIA lemah sehingga kita membela-Nya, toh mau kita bela ataupun tidak, tidak ada pengaruhnya untuk-Nya. Allah itu Maha Kuat. 

Bukan DIA,  tapi kita lah yang butuh membela-Nya dan membela agama-nya, menolong-Nya dan menolong agama-nya. Supaya kita mendapatkan kemuliaan dari-Nya, mendapat ridha-Nya, diteguhkan kedudukan kita dan diberikan jalan keluar.

Yaa ayyuhalladzina aamanu intanshurullah yanshurkum wa yutsabbit aqdaamakum.

Lagi pula orang beriman itukan asyaddu hubbal lillah, benar2 cinta pada Allah,  dan bukankah cinta itu menggerakkan? Bukankah cinta itu lah mengapa ada cemburu? Pantaskah kita berkata beriman sementara tidak tergerak kepada Allah? Pantaskah kita mengaku hamba tapi tidak cemburu untuk menolong-Nya?

Atau jangan-jangan lebih penting membela harakah, organisasi, budaya, kelompok, tokoh, patron, tradisi dan lain sebagainya ketimbang Allah? Kesemuanya itu menjadi "berhala" saat mereka juga mengaku menyembah Allah.

Na'uzubillah min dzalik!

Kuat dan Amanah

Satu ketika Ibnu Taimiyah berkunjung ke wilayah kekuasaan Gubernur Qais al-Manshuri di Ghuzzah. Dalam kunjungannya itu, Ibnu Taimiyah  diminta oleh gubernur Qais al-Manshuri untuk memberikan nasihat terkait bagaimana seharusnya seorang pemimpin mengurusi rakyatnya. Ibnu Taimiyah kemudian menuliskan nasihat-nasihatnya dengan judul "as-Siyasah asy-Syar'iyyah fil lshlahir Ra'i war Ra'iyyah" atau yang hari ini familiar kita kenal dengan kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah (Fikih Politik).

Dari sekian nasihat yang ditulisnya hanya dalam semalam untuk gubernur Qais, ada satu nasihat yang cukup menarik. Ibnu Taimiyah mengatakan, bahwa seorang pemimpin atau orang yang diberikan tanggungjawab memegang suatu jabatan, sebaiknya adalah orang yang kuat (memiliki kemampuan) dan amanah.

Namun jika tidak ada orang yang memiliki dua syarat tadi (kuat dan amanah) sekaligus, melainkan hanya cenderung pada salah satu dari dua syarat tadi, maka hendaknya yang dipilih adalah dia yang kuat (memiliki kemampuan). Sebab jika hanya amanah atau hanya shalih, baik budi pekertinya, jujur, 'alim, namun tidak kuat, tidak punya kemampuan memimpin, dia tidak akan sanggup memberikan kemaslahatan yang luas kepada rakyat kecuali hanya untuk dirinya sendiri. Orang seperti ini ketika terpaksa harus memimpin, maka dia hanya punya wujud tapi tidak hadir dalam menyelesaikan setiap masalah rakyatnya, sehingga dia tidak eksis dalam hati dan pikiran rakyatnya.

Sedangkan orang yang kuat  adalah dia yang mengerti tentang tugas dan fungsinya serta sanggup menjalankannya, sehingga mendatangkan maslahat untuk rakyatnya, sebab dia punya kemampuan memimpin.

Kemampuan memimpin itu tentu karena dia telah ditempa sehingga memiliki pribadi dan karakter yang kuat, selain itu dia juga memahami betul rakyat dan wilayah kekuasaannya, sehingga dia punya konsepsi tentang rakyatnya. Dia tahu bagaimana menahkodai bahtera kekuasaannya agar rakyatnya selamat.

Dia tidak takut sendirian dan berbeda demi rakyatnya, sebab dia sadar bahwa keterasingan adalah biasa dalam perjuangan kebenaran. Dia berani bersikap, punya pendirian dan pilihan, yang kesemua itu dipegangnya dengan kokoh.

Dia tidak sibuk bangun koalisi tapi lupa memberi solusi, apalagi membangun dinasti untuk memperkaya diri dan keluarganya sendiri. Dia juga tidak sibuk mengumpulkan "ghanimah" untuk masa setelah pensiunnya.

Dia tidak menjadikan "merakyat" sebagai kedok untuk menutupi keculasannya, termasuk citra "sederhana" untuk mengelabui rakyat dari ketamakannya.

Dia tidak sibuk menyalahkan untuk mengelak dari ketidak becusannya, atau mengobarkan isu lain untuk memalingkan perhatian rakyat dari kebobrokannya.

Dia tidak menjawab kritik dengan membungkam, atau menuntut orang lain memberi solusi dari pada menyangsikan kebijakan, padahal dia lah pemimpin yang dahulu mengumbar janji. Dia juga tidak berceramah tentang lebih baik menyalakan lilin dari pada mengutuk kegelapan, lalu melarang rakyat bertanya mengapa dia menyeret mereka dalam gelap gulita.

Dia tidak berteriak tentang persatuan padahal dia justeru memicu dan menumbuh suburkan keterbelahan. Dia tidak menjadi bagian dari kubu, tapi dia hadir mendamaikan kubu-kubu.

Dia tidak membuat kezalimannya tampak benar dengan menciptakan berbagai aturan untuk melegitimasinya. Aturan-aturan itu sendiri didorongnya agar mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negaranya, bukan untuk memuaskan syahwat diri dan kroni-kroninya, serta asing dan aseng.

Dia tidak berdalih sibuk bekerja lalu irit bicara, kemudian membiarkan rakyat riuh dalam spekulasi dan maki. Dia hadir dalam kehidupan rakyatnya, dia tidak hanya hebat dalam bekerja, dia juga mampu berbicara untuk membangun rasa percaya diri rakyatnya, memberikan semangat rakyatnya, mendamaikan rakyatnya dan membangun rasa optimis dalam diri rakyatnya... Serta yang terpenting: antara hati, pikiran, ucapan, permasalahan rakyat dan kebijakannya tidak saling berseteru!

....

Di usianya yang jauh dari kata muda ini, Indonesia masih saja terus menunggu sosok yang kuat lagi amanah itu. Semoga kelak Indonesia punya pemimpin yg kuat dan amanah, atau minimal kuat (punya kemampuan) saja.  Karena dengan begitu barulah janji-janji kemerdekaan akan segera dituntaskan. Agar sila-sila dalam Pancasila tidak menjadi sila paling sial, sebab hanya sekedar kumpulan kata-kata yang jauh dari fakta.

Semoga!

Konflik Horizontal Mengangkangi Akal Sehat!

Kenapa gesekan di masyarakat yang berbau sara tidak disikapi dengan lebih adil? Misalnya dengan mencari tahu apa motifnya, menelusuri apa faktor pemicunya, memberikan informasi yg benar tentang peristiwa tersebut, tidak hanya sibuk pada asap tapi lupa pada api dan seterusnya.  Sebab boleh jadi kemarahan-kemarahan yang muncul, kemudian menjadi konflik horizontal adalah akibat dari ketersinggungan pada rasa keadilan atau ketimpangan sosial yg gagal diurai pemangku kebijakan.

Belajar dari Negara Madinah

Perjanjian Hudaibiyah menjadi momentum bagi perkembangan dakwah Islam yang sangat pesat. Pasca perjanjian yang mengoyak kekuatan kafir Qurasyi Makkah itu, Negara Madinah menjadi sebuah negara amat stabil dengan seperangkat tatanan sosial, ekonomi, hukum, militer dan negara yang sangat apik, konsolidasi kekuatan umat terbangun dengan kuat dan teratur; sebuah wajah baru yang berhasil mengangkat rasa percaya diri masyarakat Negara Madinah.

Piagam madinah (Mithaq Madinah) yang sangat jenius itu, adalah hasil dari pembacaan secara cerdas dan jujur oleh Nabi Muhammad atas wilayah serta masyarakat madinah. Piagam ini menjadi suatu aturan hidup bernegara paling fenomenal yang belum pernah ada sebelumnya. Bahkan Magna Carta baru ada nyaris setelah 6 abad dibuatnya Mithaq Madinah, dan hampir 12 abad mendahului Konstitusi Amerika -yang oleh orang Barat konstitusi ini disebut “dokumen penting dari barat”.

Menariknya, saat Negara Madinah baru saja kondusif pasca perjanjian Hudaibiyah, dengan penuh percaya diri negara kecil itu tampil memainkan politik global yang tengah diwarnai ketegangan antara dua kutub kekuatan dunia: Kekaisaran Romawi dan Persia, termasuk kekaisaran-kekaisaran kecil lainnya seperti Kekaisaran Najasyi yang tengah dilanda konflik horizontal.

Nabi mengirim utusan ke berbagai penguasa, termasuk Romawi dan Persia, selain untuk kepentingan dakwah juga sebagai bentuk diplomasi politik tingkat tinggi. Kita tahu, diplomasi yang dibangun Nabi kala itu, sangat menentukan peta  perjalanan dakwah Islam dan kemajuan Negara Madinah serta kekuatan Islam di kemudian hari. 

Sejarah besar ini harusnya menjadi pelajaran bagi semua, bagi bangsa Indonesia, bagi pemimpinnya dan juga rakyatnya. 75 tahun adalah usia yang membuat bangga: Indonesia  telah merdeka dan bertahan selama itu. Tapi 75 tahun juga cambuk dan lonceng yang mengkhawatirkan: sudah kepala tujuh tapi ketimpangan masih menganga, keadilan begitu memilukan, persaudaraan  cuma dalam kata, saban hari rakyat khawatir pada kebijakan penguasa, bukan malah penguasa yang khawatir pada lambung rakyatnya. Dunia konflik, Indonesia apa tahu harus berbuat apa? Ada perang, tapi Indonesia seolah anggap itu komedi, akhirnya kebijakannya pun tidak kalah lawaknya. 75 tahun tapi Indonesia masih seperti negara-negaraan.

Indonesia harus belajar pada Negara Madinah, sejarahnya megah, semua orang kagum hingga detik ini. Agar jelas mau dibawa kemana wajah kemerdekaan itu, kapan janji kemerdekaan dituntaskan, lebih-lebih tentu saja bagaimana memulai jalan menuju terwujudnya janji kemerdekaan: mencerdaskan kehidupan bangsa, menjamin keadilan sosial bagi semua dan turut andil dalam ketertiban dunia.

Ada 3 hal yang dapat Indonesia pelajari dari kejeniusan Rasululullah membangun Negara Madinah yang sedemikian itu, yakni:

(1) kemampuannya membaca potensi  negaranya (wilayah dan masyarakat) sehingga dia memiliki konsepsi tentang rakyatnya yang tertuang dalam Mithaq Madinah;

(2) kemampuannya membangun rasa percaya diri rakyatnya lewat kebijakan yang berpihak pada rakyat dan keadilan, dan 

(3) kemampuannya membaca dan memainkan peta politik dunia meski Negara Madinah adalah negara yang dijepit berbagai kekaisaran raksasa, sehingga Madinah menjadi  salah satu Negara yang diperhitungkan saat itu.

Jika pemimpin Indonesia punya konsepsi tentang rakyat yang dibangun atas wawasan keindonesiaan, mestilah ada kebijakan yang seadil-adilnya, bukan cuma benar apalagi baik. Karena kebijakan yang baik belum tentu benar, kebijakan yang benar belum tentu adil, tapi kalau kebijakannya adil, sudah pasti benar dan tentu saja baik. Jika Indonesia kuat di dalam: ada keadilan sosial, merata pendidikannya, rakyat pun optimis dan penuh percaya diri, bukan hal yang sulit bagi Indonesia untuk menjadi negara yang disegani dan diperhitungkan dunia.

Semoga, 75 tahun usia Indonesia, menjadi cambuk dan lonceng yang mengingatkan semua, bahwa ada janji yang sudah 75 tahun tidak ditepati.

Yaa Allah, jadikan Negara Indonesia sebagai negara yang aman, negara yang baik dan penuh ampunan. 

Dirgahayu Negeriku, Indonesia tercinta! 🇮🇩🌹

Arab Saudi: Ketergantungan Minyak, Visi 2030 dan Nasib Wahabi

25 April 2016 silam, pangeran Muhammad bin Salman (MBS) mengumumkan detail awal wajah baru Arab Saudi lewat Visi 2030nya. Ini menjadi lonceng perubahan radikal Arab Saudi di berbagai sektor.

Proyek ambisius MBS ini adalah untuk mengurangi ketergantungan Arab Saudi terhadap minyak. Memang rencana untuk mengurangi ketergantungan pada minyak telah ada sejak tahun 1970an, namun nampaknya rencana tersebut baru menemukan momentumnya sehingga muncullah visi 2030 ini. Arab Saudi juga akan mendiversifikasi ekonomi dan mengembangkan berbagai sektor non migas.

Kita tahu, 87% pendapatan Arab Saudi disumbangkan dari sektor minyak, 42% PDB juga disumbangkan oleh minyak, serta terhadap pendapatan ekspor yang mencapai angka 90%. Arab Saudi memang rajanya minyak, cadangan minyaknya mencapai 268 miliyar barel, 1/5 atau 20% cadangan minyak dunia berasal dari Arab Saudi. Tapi bergantung pada minyak bukan tidak menimbulkan masalah, harga minyak yang fluktuatif sangat mungkin membuat ekonomi negara jadi rapuh, apalagi penopang utama ekonomi Arab Saudi adalah minyak.

Persaingan ketat pada industri minyak yang mempengaruhi konstelasi politik dan pasang surut ekonomi, serta meletusnya Arab Spring, ditambah jatuhnya harga minyak pada 2015 hingga 50 dolar Amerika per barel, memberikan pukulan telak bagi Arab Saudi, sehingga Saudi terpaksa harus mengambil langkah besar. 

Baru-baru ini meletus perang harga minyak antara Saudi dan sekutunya Rusia, akibat dari ditolaknya usulan Saudi oleh Rusia pada pertemuan anggota OPEC plus (6/3) terkait pengurangan produksi minyak hingga 1,5 juta barel per hari sebagai langkah antisipasi atas menurunnya permintaan minyak dunia selama pandemi covid 19. Keputusan MBS untuk menambah produksi minyaknya hingga 12,3 juta barel per hari dan mendiskon harga minyak mentah mereka ke pasar sebagai deklarasi perang harga minyak, menunjukkan Arab Saudi sangat mengalami dampak dari permintaan minyak di pasar dunia yang merosot akibat pandemi covid 19, sehingga mau tidak mau produksi minyak harus dipangkas dan Saudi harus memaksa negara-negara produsen untuk mengikuti keinginannya.

Namun sayang, deklarasi perang harga minyak yang dilakukan Saudi justeru dapat berdampak buruk bagi kerajaan sendiri. Sebab dengan membanjirnya minyak Saudi di pasar, tidak hanya merusak pasaran minyak dunia, tetapi juga mengancam hubungan dengan sekutunya AS, sebab produksi minyak serpih AS mengalami dampak yang serius akibat perang harga minyak Saudi dan Rusia. Belum lagi soal kemungkinan suramnya rencana diversivikasi ekonomi Saudi yang membutuhkan investor lebih besar, sebab bisa saja investor enggan menanamkan modal di Saudi akibat kenekatan MBS mendiskon harga minyak mentah dan meningkatkan produksi minyaknya.

Walau akhirnya setelah negosiasi pasca deklarasi perang harga minyak yang dimotori AS dan lewat pertemuan OPEC plus selanjutnya (12/4), Rusia akhirnya sepakat untuk menurunkan produksi minyaknya hingga 100.000 juta barel per hari, sebagai persetujuannya atas kesepakatan OPEC plus untuk memangkas produksi minyak hingga 9,7 juta barel per hari.

Kita tahu bahwa, tahun 2020 Saudi menargetkan penjualan minyaknya dapat mencapai 136,47 miliar dollar AS, dengan asumsi penjualan minyak kira-kira 50an dolar AS per barel. Dengan adanya kesepakatan pemangkasan produksi minyak dan harga minyak yang jatuh akibat menurunnya permintaan minyak dunia di tengah pandemi covid 19, harga minyak dunia dapat menyentuh 40 dolar AS per barel. Maka sudah pasti ini akan menggoyang ekonomi Arab Saudi.

Terlepas dari terpukulnya Saudi atas menurunnya permintaan dan harga minyak di pasar dunia belakangan ini -sebagaimana yang juga pernah terjadi beberapa tahun lalu- menjadi fakta yang memang logis, bahwa ketergantungan Saudi pada minyak sebagai penopang ekonomi, akan sangat rentan menggoyang kerajaan Arab Saudi. Maka Visi 2030 semakin mendapatkan legitimasi menjadi sebuah terobosan besar Saudi untuk menciptakan alternatif industri dan investasi baru, demi mengurangi ketergantungan pada minyak.

Hal yang cukup menarik adalah tentang bagaimana peran Wahabi dalam proyek ambisius MBS? Apa argumentasi Wahabi untuk melegitimasi visi 2030?  bagaimana nasib Wahabi selanjutnya? Bagaimana menengahi kepentingan ulama dan kerajaan? Bukankah proyek ambisius ini akan mendobrak banyak hal yang telah mapan di Saudi, bukan hanya pada sikap politik dan strategi ekonomi kerajaan, tetapi juga berbagai peraturan negara dan kehidupan sosial budaya masyarakat Arab Saudi yang selama ini dijalani dan dipegang erat sebagai sebuah identitas?

Baru-baru ini misalnya, Saudi selain meniadakan hukuman mati bagi terpidana 18 tahun ke bawah, juga menghilangkan hukuman cambuk bagi pelaku kejahatan dan diganti dengan hukuman denda serta hukuman penjara. Ini menambah deretan perubahan atas peraturan-peraturan yang cukup mendasar di Arab Saudi. Kehidupan sosial budaya Saudi hari-hari ini pun diberitakan oleh berbagai media sebagai sebuah wajah baru yang lebih "longgar" dari sebelumnya. Tentu ini menjadi menarik mengingat selama ini model keislaman di Saudi yang dipengaruhi kuat oleh wahabisme, cukup ketat dalam mengatur kehidupan sosial budaya, termasuk juga produk hukum yang dihasilkan sebagai peraturan yang berlaku di kerajaan. 

Jika benar bahwa, Arab Saudi harus merubah banyak hal mendasar yang telah pakem dalam pemahaman keagamaan yang dianut selama ini pada kehidupan sosial budaya, maka ini akan menjadi pertarungan antara kepentingan ulama' dan umaro', namun nampaknya ulama' tidak mungkin cukup kuat berhadapan dengan umaro', mengingat model kepemimpinan di Saudi terutama di masa Raja Salman dengan MBS sebagai putra mahkota sekaligus pemegang kekuasaan de facto yang cukup keras, sehingga suka tidak suka ulama' mesti mencari jalan tengah atau langkah aman untuk melegitimasi keinginan atau tepatnya ambisi dari umaro/kerajaan. 

Boleh jadi, kedepan Wahabi akan tampil dengan wajah yang berbeda dengan menunjukkan pemahamaan keagamaan yang lebih "longgar", dan mungkin saja ini akan berefek juga kepada aliran-aliran keagamaan di dunia Islam yang berkiblat kepada ulama-ulama Saudi yang mengikuti paham Muhammad bin Abdul Wahab.

(Ohya, Isu menarik tentang "nasib wahabi dalam visi 2030" di Saudi pernah juga dibahas dengan cukup baik oleh kawan saya (di samping saya di foto) dalam Thesis nya yang telah disidangkan pada Program Interdisciplinary Islamic Studies, Konsentrasi Kajian Timur Tengah, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Anda bisa mengaksesnya untuk bahan diskusi di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga) 

Wallahu'alam.

Buruh dan Negara Masabodoh

Setiap tahun hari buruh diperingati, tapi adakah yang peduli pada nasib buruh? saban hari mereka masih saja menjadi tumbal dari dunia kerja yang tak berbelas kasih. Bahkan negara ikut-ikutan menambah sial nasib mereka dengan berbagai kebijakan yang bertentangan dengan akal sehat itu, memeras buruh dengan dalil investasi dan kemajuan ekonomi. Negara tampil sebagai pelayan kapitalis, sedangkan kapitalisme tidak pernah mau tahu pada nasib buruh.

Masih hangat dan terus menjadi polemik hingga detik ini; RUU CILAKA adalah salah satu bentuk nyata malangnya nasib masyarakat pekerja di Indonesia, dan menjadi fakta betapa negara tanpa malu-malu menggadaikan nasib buruh demi apa yang disebutnya sebagai investasi itu.

Negara tak ubahnya musuh bagi rakyat, padahal kehadirannya adalah hasil sebuah konsensus demi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Rakyat seperti dibiarkan mengurus dirinya sendiri, sementara negara sibuk menjadi tukang sapu dan satpamnya kapitalis.

Tidak berbilang betapa banyak sudah teriakan dan tuntutan dari buruh agar keadilan ditegakkan pada mereka, dijamin kesejahteraan dan kemanusiaan mereka. Tapi tetap saja mereka tidak berdaya di hadapan negara yang terlanjur tidak berpihak kepada rakyat. Teriakan tinggal teriakan, tuntutan tinggal catatan-catatan yang berulang diucapkan setiap tahun dalam seremonial-seremonial 1 mei, tanpa ada kesadaran dari pemerintah untuk berbenah dan berpihak pada rakyat.

***
Seolah kita hidup di alam liar, sebab akhirnya rakyat harus memikirkan nasibnya sendiri, kesejahteraannya menjadi urusannya sendiri, kemiskinan dan ketertinggalan pendidikan adalah resiko yang harus ditanggungnya sendiri. Gagal dalam urusan ekonomi dituduh tidak punya skill, gagal dalam pendidikan dituduh lemah daya pikir, hidup demikian rimba dalam sebuah negara berpancasila.

Mirisnya, di tengah keadaan yang gelap gulita ini, ada milenial yang berpidato; "lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan". Kedengarannya bagus, tetapi itu justeru jalan menyenangkan para pembuat masalah. Sebab kita bukan saja harus menyalakan lilin, tetapi juga menyoal mengapa negara membuat kita dalam gelap gulita? Perlu ada evaluasi agar jangan lagi ada jatuh pada lubang yang sama kesekian kalinya.

Negara tidak boleh lepas tangan atas penderitaan rakyat. Hulu dari kemiskinan bukan karena rakyat malas bekerja atau tidak siap pada dunia kerja.  Demikian halnya kebodohan bukan karena rakyat malas sekolah atau daya tangkapnya lemah. Kesemua kesemrautan yang membuat nasib rakyat tidak menentu adalah persolan kolektif yang diciptakan oleh sistem yang lahir dari kebijakan pemerintah dan segala peraturan yang tidak memihak pada rakyat, maka negaralah yang wajib bertanggungjawab. Bukankah demikian perintah dalam UUD 1945?

***
Ada yang mengira, ditengah pandemi covid 19, kapitalisme akan runtuh sebagai akibat dari lumpuhnya industri-industri kapitalis, berhentinya roda ekonomi kapitalis sebab masyarakat pekerja sebagai tumbal akhirnya berhenti bekerja, swasta akan mandul lalu negara ambil alih. Nyatanya industri-industri kapitalis terus saja bekerja, roda terus berputar, dan lagi-lagi buruh/masyarakat pekerja jatuh dan masih pula tertimpa tangga.

Pemerintah lalu sibuk membuat kebijakan untuk memasang badan demi mulusnya hasrat kapitalis, nasib buruh tetap menjadi anak tiri, lagi-lagi ini demi investasi katanya. Hari ini telah ada satu juta lebih buruh yang di PHK dan dirumahkan, belum lagi para pengangguran yang menjadi semakin suram kesempatan mendapat kerja. Pemerintah punya solusi apa? Kartu pra kerja yang tidak nyambung itu? menyedihkan sekali.

Selamat hari buruh!