Editor
Belakangan muncul komentar-komentar perihal cara kita bernegara yang saya kira kurang tepat atau seenaknya. Misalnya, menyuruh organisasi sipil yang mengkritik pemerintah untuk jadi partai politik saja, atau menyarankan mereka yang beroposisi dengan pemerintah untuk lebih baik berkolaborasi saja, dalam pengertian ikut dalam "koalisi" penguasa. Ini aneh, mereka pikir berdemokrasi itu cuma sesempit pemerintah dan partai politik, atau bernegara hanya ada penguasa dan para pendukungnya saja. Naif sekali!
Padahal demokrasi itu menghendaki adanya penyeimbang kekuasaan. Makanya dalam demokrasi -salah satunya- ada HAM, yang di antara tujuannya adalah membatasi kekuasaan. Kekuasaan dalam demokrasi juga bukan cuma untuk dilegitimasi, tetapi harus dipertanggung jawabkan secara publik. Ini dasar dan prinsipil.
Civil Society Organization juga niscaya dalam sebuah negara demokratis, yang fungsinya setidaknya adalah menekan, mengawasi dan mengadvokasi kebijakan publik. Harus ada kekuatan oposisi di luar kekuasaan, baik bentuknya adalah partai politik atau pun ekstra parlementer yang tidak terikat dengan parlemen maupun pembentuk parlemen (parpol). Kesemua itu ada untuk mengimbangi kekuasaan, supaya kekuasaan tidak semau-maunya. Ini normal dalam alam demokrasi.
Maka tidak boleh ada yang melarang orang menyanksikan sepak terjang penguasa, sehingga seolah apapun kebijakannya harus ditaati dan tidak boleh protes. Bahkan bahaya sekali kalau akhirnya yang protes pada kebijakan penguasa diancam dengan pidana, atau minimal disematkan label-label berkonotasi negatif, misalnya makar, ekstrimis, radikal, kadrun, dll. Ini cara bernegara macam apa? Rimba sekali.
Ingat, kebijakan publik itu berdampak secara publik, maka publik (masyarakat) berhak untuk bertanya, menyanggah, bahkan menolak kebijakan itu jika dirasa dapat berdampak buruk. Atau menyoal mengapa kebijakan publik dibuat dengan tidak terbuka dan tidak transparan? Mengapa harus memilih kebijakan itu padahal ada alternatif kebijakan yang lebih adil? Pertanyaan-pertanyaan, spekulasi-spekulasi dan keragu-raguan publik harus dijawab oleh pembuat kebijakan secara terang dan jelas, jika perlu didiskusikan secara terbuka. Bukan malah mengancam dan menekan. Itu cara bernegara macam apa? Purba sekali.
Jadi menyuruh organisasi sipil yang beroposisi ke penguasa untuk menjadi parpol saja atau menggunakan dalih kolaborasi untuk menutup keran oposisi, adalah lelucon yang tidak lucu sama sekali.
Wallahu'alam